Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto : Odjie/mr

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai, sejauh ini rencana aksi yang dijalankan oleh Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI cukup bagus dan maju. Secara keseluruhan responnya sangat serius, mengingat ini adalah bagian dari komitmen Setjen dan BK DPR RI dalam persyaratan Reformasi Birokrasi.

“Ini memang salah satu komitmen Pimpinan Dewan untuk meningkatkan citra lembaga kita,” kata Indra usai memimpin rapat penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR RI Tahun 2018, dengan acara Ekspose Rencana Aksi Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins, di ruang rapat Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (08/8/2018).

Indra menjelaskan, untuk menuju Reformasi Birokrasi yang diinginkan, Setjen dan BK DPR RI harus mampu melaksanakan 8 Area Perubahan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai komitmen dari pemerintah. Sehingga 8 Area Perubahan itu harus terus menerus diperbaiki.

“Ini pertemuan ketiga dari tim-tim yang membahas 8 Area Perubahan. Ada Area Perubahan 1 sampai 8 yang telah dipaparkan, dan ada lagi 2 tim itu yang memaparkan tentang quick wins yang berkaitan dengan Area Perubahan itu semua sudah dipaparkan,” ungkapnya.

Indra melanjutkan, rapat yang biasa disebut rapat reboan itu, hadir juga pegawai yang juga Agen Perubahan. Agen-agen Perubahan itu yang nanti akan melakukan monitoring terhadap rencana aksi ke depan. Dimana rencana aksi itulah yang nanti akan sama-sama dievaluasi, terkait apa saja yang akan di kerjakan dengan target waktu tertentu.

Menurut Indra, dalam rapat reboan itu selain digunakan untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, juga untuk membahas seluruh permasalahan di semua unit kerja yang ada di Setjen dan BK DPR RI, agar dapat segera terselesaikan.

Indra menambahkan, inti dari 8 Area Perubahan yang dicanangkan oleh KemenPAN-RB adalah semua Area Perubahan itu merupakan lini-lini dalam pemerintahan yang harus segera diperbaiki.

“Salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini bermacam-macam, ada perundang-undangan, ada menyangkut semua supporting kepada anggota dewan. Tapi intinya 8 Area Perubahan itu adalah semua lini-lini di dalam pemerintahan yang harus segera diperbaiki,” tandasnya.

Indra juga menjelaskan soal quick wins yang merupakan langkah-langkah yang akan segera dilakukan dalam 8 Area Perubahan itu. Contohnya, dalam 8 Area Perubahan tersebut masing-masing diambil 2 sampel yang salah satunya menyangkut pengembangan sistem informasi dan data statistik perjalanan luar negeri dalam rangka diplomasi parlemen, dan juga soal pembangunan aplikasi informasi pemantau peraturan perundang-undangan.

“Jadi ada di dua Area Perubahan ini dijadikan quick wins. Nanti di 8 Area Perubahan itu semua kita akan coba, supaya ada quick wins,” tutup Indra. (ndy/sf)